Danantara Siapkan Biaya Layanan Ekspor Sawit Satu Digit Dolar AS per Ton, Tarif Final Diumumkan Desember
PT Danantara Sumberdaya Indonesia masih berkonsultasi dengan pelaku industri untuk menetapkan biaya layanan melalui portal NADI. Sistem pengawasan ekspor komoditas strategis tersebut dijadwalkan beroperasi penuh mulai 1 Januari 2027.
Depok, Stapo.id – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berencana mengenakan biaya layanan dalam kisaran satu digit dolar Amerika Serikat (AS) per ton untuk pengiriman komoditas kelapa sawit. Besaran tarif final akan diumumkan pada Desember 2026, menjelang penerapan sistem tata kelola ekspor satu pintu yang dijadwalkan mulai berlaku pada awal tahun depan.
Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia, Luke Mahony, menyampaikan rencana tersebut dalam acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Jumat (13/11/2026). Ia menjelaskan bahwa angka pasti biaya layanan masih dalam pembahasan bersama para pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri sawit.
Menurut Luke, biaya tersebut berkaitan dengan layanan yang disediakan DSI dalam proses pengawasan dan verifikasi ekspor. Karena itu, perusahaan masih melakukan konsultasi sebelum menetapkan tarif yang akan diberlakukan.
Sementara itu, juru bicara DSI menyampaikan bahwa perusahaan belum menentukan besaran biaya layanan untuk komoditas batu bara dan ferroalloy. Ketiga komoditas tersebut menjadi cakupan awal pengawasan ekspor melalui DSI.
NADI Mulai Beroperasi Penuh Januari 2027
Pemungutan biaya layanan akan berkaitan dengan operasional portal National Data Intelligence (NADI), sistem yang disiapkan DSI untuk mengintegrasikan dan memverifikasi data perdagangan ekspor komoditas strategis.
Sebelumnya, Luke menyampaikan bahwa DSI akan mulai mengenakan biaya verifikasi ekspor ketika portal NADI beroperasi penuh pada 1 Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berupaya memperkuat transparansi dan keterlacakan transaksi ekspor, termasuk informasi kontrak, volume pengiriman, harga, kualitas produk, hingga negara tujuan.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa DSI berperan sebagai perantara tunggal untuk memperkuat integrasi dan verifikasi data ekspor. DSI tidak mengambil alih kepemilikan barang maupun hubungan komersial antara eksportir dan pembeli luar negeri.
Pemerintah juga menyebut portal NADI telah melalui tahap uji coba yang melibatkan sekitar 100 eksportir, mewakili kurang lebih 50% nilai ekspor dari tiga komoditas yang menjadi cakupan awal.
Kepastian Tarif Jadi Perhatian Eksportir
Rencana pengenaan biaya layanan menjadi salah satu hal yang diperhatikan pelaku industri karena dapat menambah komponen biaya dalam kegiatan ekspor. Selain tarif, eksportir juga mempertanyakan kecepatan proses administrasi serta perlindungan informasi komersial perusahaan.
Bagi industri kelapa sawit, kepastian biaya menjadi penting mengingat besarnya volume perdagangan dan persaingan di pasar internasional. Tarif per ton yang terlihat kecil tetap dapat terakumulasi menjadi jumlah signifikan ketika diterapkan pada pengiriman dalam skala besar.
Dengan target pengumuman tarif pada Desember 2026, pelaku industri memiliki waktu untuk mempelajari skema biaya sebelum implementasi dimulai. Besaran final, mekanisme pembayaran, dan kelancaran proses verifikasi akan menjadi faktor penting dalam menentukan dampak kebijakan DSI terhadap aktivitas ekspor Indonesia.