Opening Ceremony NLP & INDOGRITECH: Sudaryono Ungkap Peluang Ekonomi Rp145 Triliun dari Program Makan Bergizi Gratis

Sumber Gambar: Dimanapun saya berada, saya tetap insan pertanian. Begitulah kata sambutan Ketua DPN HKTI Sudaryono saat pembukaan NLP dan INDOGRITECH di ICE BSD City. (Foto: stapo.id)

Depok, Stapo.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA., resmi membuka gelaran Nusantara Livestock & Poultry Expo (NLP) dan Indonesia Agriculture Technology Expo (INDOGRITECH) di ICE BSD City, Rabu (4/11).

Dalam paparannya, Sudaryono menyoroti keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada komoditas strategis seperti daging ayam, telur, cabai, dan bawang merah. Meski demikian, ia mengakui pemerintah masih terus berupaya mengejar kemandirian untuk komoditas susu, daging sapi, daging kerbau, dan bawang putih.

Salah satu sorotan utama dalam pidatonya adalah potensi ekonomi masif dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan target 58 juta penerima manfaat dan alokasi bahan baku sebesar Rp10.000 per porsi, total nilai ekonomi yang berputar diperkirakan mencapai Rp145 triliun. Sudaryono menegaskan bahwa anggaran besar ini harus menjadi peluang bagi petani dan peternak lokal, sekaligus memastikan kestabilan harga pasar.

“Tantangannya adalah memastikan dana Rp145 triliun ini tidak mendistorsi harga di pasar. Kami berkomitmen untuk membenahi tata kelola agar transparan dan efektif,” ungkapnya.

Untuk memutus rantai tengkulak, pemerintah kini membangun sistem daring yang memungkinkan dapur umum MBG berbelanja langsung dari koperasi peternak. Langkah ini juga dibarengi dengan kebijakan substitusi susu bubuk impor dengan minimal 80 persen susu segar domestik. Kebijakan ini diharapkan menjadi stimulan bagi pertumbuhan industri sapi perah, dengan target penambahan 600 ribu sapi perah indukan hingga tahun 2029.

Selain itu, aspek kualitas dan keamanan pangan menjadi prioritas utama. Setiap dapur penyedia MBG diwajibkan memiliki sertifikat higiene. Sudaryono menegaskan, dapur yang tidak memenuhi standar keamanan pangan akan ditindak tegas hingga penutupan operasional, demi menjamin gizi yang optimal bagi penerima manfaat.

“Dimanapun saya berada, saya tetap insan pertanian”, ungkap Sudaryono

.