Pemerintah Wacanakan HP Gratis untuk Penyaluran Bansos Digital
Depok, Stapo.id – Pemerintah berencana membagikan telepon seluler atau smartphone gratis kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya digitalisasi bantuan sosial (bansos). Rencana tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Hashim mengatakan ponsel tersebut akan dilengkapi rekening atau akun digital yang dapat digunakan untuk menerima penyaluran dana bantuan pemerintah secara langsung. Dengan skema ini, pemerintah berencana mengubah mekanisme penyaluran bansos dan bantuan tunai agar tidak lagi bergantung pada pemberian uang tunai secara fisik.
Menurut pemberitaan detikFinance dan Bloomberg Technoz, gagasan tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal serta membuat penyaluran bantuan lebih langsung kepada penerima. Namun, hingga berita ini disusun, rincian teknis program pembagian smartphone belum diumumkan secara lengkap oleh pemerintah.
Rekening Gratis Disiapkan dengan Saldo Awal Rp50.000
Sebelum wacana pembagian ponsel disampaikan, pemerintah telah membahas program pembukaan rekening bank secara massal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada September 2026 menyampaikan rencana pemberian rekening dengan saldo awal Rp50.000 bagi masyarakat yang memenuhi kriteria program.
Dalam keterangan pada 23 September, Airlangga menyebut program rekening gratis tersebut belum dimulai pada 2026 karena pemerintah masih menyusun mekanisme pelaksanaan. Salah satu pertimbangannya adalah memastikan rekening yang dibuka tetap aktif dan tidak menjadi rekening pasif atau dormant. Pemerintah juga mempertimbangkan masyarakat berusia 17 tahun ke atas sebagai sasaran program.
Jadwal dan Penerima Smartphone Belum Diperinci
Meski wacana pembagian smartphone telah disampaikan, belum tersedia rincian resmi yang memastikan kapan program dimulai, siapa saja yang berhak menerima perangkat, spesifikasi ponsel, maupun total anggaran pengadaannya. Karena itu, rencana pembagian ponsel perlu dibedakan dari program pembukaan rekening massal yang sudah lebih dahulu dibahas pemerintah.
Jika diterapkan, integrasi perangkat dan rekening digital berpotensi mempermudah akses bantuan bagi masyarakat yang belum memiliki fasilitas perbankan. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan keamanan data pribadi, akses jaringan, kemudahan penggunaan, serta mekanisme bantuan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.