Prabowo Temui MSCI, Indonesia Diminta Tindak Manipulasi Pasar Saham hingga Ranah Pidana

OJK Siapkan Sanksi Baru untuk Pelaku Pelanggaran Pasar Modal, Sementara FTSE Russell Tetap Pertahankan Indonesia sebagai Secondary Emerging Market
Depok, Stapo.id – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menemui pihak Morgan Stanley Capital International (MSCI) di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Filipina pada pekan lalu. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah kekhawatiran terhadap status pasar modal Indonesia setelah MSCI membuka konsultasi mengenai kemungkinan penurunan status Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.
Dilansir dari Kontan, dalam pertemuan tersebut MSCI menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pasar modal agar tetap mempertahankan status sebagai pasar berkembang. Pemerintah dan regulator juga dituntut mampu menyingkirkan pelaku manipulasi pasar atau bad actors serta membangun sistem pencegahan manipulasi harga saham secara lebih efektif.
OJK Siapkan Sanksi Baru
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, pada Selasa (17/11) menyampaikan bahwa regulator tengah mempersiapkan sanksi baru untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku manipulasi pasar saham.
Langkah tersebut melanjutkan berbagai reformasi yang sebelumnya dilakukan OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Regulator telah menjatuhkan sanksi administratif dengan total nilai sekitar Rp2,1 triliun terhadap pelaku pelanggaran perdagangan saham yang berkaitan dengan Dian Swastatika Sentosa, Barito Renewables Energy, dan Petrindo Jaya Kreasi.
Selain itu, OJK dan BEI memperketat pengawasan melalui pendekatan investigasi yang lebih terarah terhadap saham-saham dengan indikasi manipulasi harga. Pembekuan rekening efek yang terindikasi melakukan pelanggaran juga menjadi bagian dari upaya penindakan.
Transparansi Kepemilikan dan Reformasi Indeks
Regulator turut memperkuat transparansi kepemilikan saham, khususnya pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, melalui penambahan informasi mengenai status pengendali maupun afiliasi pengendali.
BEI juga memperluas metodologi penyaringan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC). Perubahan tersebut menyebabkan sekitar 300 emiten tambahan masuk dalam daftar HSC, sementara saham-saham yang memenuhi kriteria tertentu dikeluarkan dari indeks utama seperti LQ45 dan IDX80.
FTSE Russell Pertahankan Status Indonesia
Di tengah konsultasi MSCI, FTSE Russell tetap mempertahankan Indonesia sebagai secondary emerging market tanpa memasukkannya ke dalam watch list. FTSE Russell mengakui adanya perkembangan positif dalam reformasi pasar modal Indonesia.
Namun, lembaga indeks tersebut menilai diperlukan waktu tambahan untuk menguji efektivitas reformasi. Pembaruan indeks yang berpotensi meningkatkan representasi saham Indonesia ditunda setidaknya hingga review Maret 2027. Sementara itu, saham-saham HSC dijadwalkan dikeluarkan dari indeks FTSE Russell mulai 21 Desember 2026.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa reformasi pasar modal Indonesia tidak hanya berfokus pada transparansi, tetapi juga kredibilitas penegakan hukum yang menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan investor global.
