Kebijakan Ekonomi Indonesia Harus Fleksibel Hadapi Krisis Global

Depok, Stapo.id – Kebijakan ekonomi Indonesia saat ini memerlukan fleksibilitas tinggi guna menghadapi berbagai tantangan global yang semakin dinamis. Senior Economist Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti kondisi ekonomi yang kian berat bagi para pelaku usaha pada sesi Tutor Economic Dialogue bertemakan Synergy for Growth (7/4). Ketidakpastian pasar memaksa dunia usaha untuk bersikap menunggu dan menunda rencana ekspansi mereka secara signifikan.

Wijayanto menekankan bahwa situasi sekarang jauh lebih sulit daripada krisis masa lalu yang pernah terjadi. Tekanan nilai tukar rupiah yang mendekati angka Rp17.000 per dolar AS menjadi indikator serius bagi perekonomian nasional. Fenomena ini menciptakan kecemasan bagi masyarakat maupun para pelaku industri di berbagai sektor strategis tanah air.

Tantangan Fiskal dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia

Menurut Wijayanto, peran fiskal dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi kini telah mengalami pergeseran fungsi yang sangat mendasar. Dahulu, instrumen fiskal berfungsi sebagai motor pendorong utama bagi laju pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Namun, realita saat ini menunjukkan bahwa fiskal justru berpotensi menjadi penghambat pertumbuhan jika pemerintah tidak segera melakukan penyesuaian.

“Sekarang fiskal sudah menjadi penghambat pertumbuhan,” ujar Wijayanto Samirin dalam diskusi tersebut. Ia menjelaskan bahwa upaya menyelamatkan fiskal terkadang justru mengerem pertumbuhan ekonomi karena beban yang terlalu besar. Pemerintah perlu meninjau kembali strategi belanja negara agar tetap relevan dengan kondisi pasar yang terus berubah secara cepat.

Urgensi Penyesuaian Target Defisit Anggaran

Penyesuaian target defisit anggaran menjadi salah satu langkah krusial dalam memperkuat kebijakan ekonomi Indonesia ke depannya. Wijayanto berpendapat bahwa target defisit di bawah 3 persen mungkin terdengar bagus sebagai sebuah narasi awal pembangunan. Namun, ia menilai target tersebut sudah tidak lagi realistis jika melihat dinamika pasar global saat ini.

“Solusinya apa? Itu tadi, kita harus mengapung, harus fleksibel. Spending kita itu harus di-adjust,” tegas Wijayanto. Ia mengusulkan beberapa skenario realistis mulai dari 3,2 persen hingga 4,0 persen sesuai kebutuhan pasar. Fleksibilitas ini memungkinkan pemerintah untuk merespons kondisi darurat secara cepat tanpa mengabaikan stabilitas ekonomi makro jangka panjang.

Wijayanto juga menyarankan agar pengamat melihat realita dunia usaha melalui laporan keuangan daripada sekadar pernyataan publik. Data keuangan perusahaan memberikan gambaran jujur mengenai kondisi ekonomi yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan. Pendekatan berbasis data ini membantu pemerintah dalam merumuskan langkah mitigasi yang tepat dan efektif bagi para wirausaha.