Indonesia, Thailand, dan Filipina Siapkan Cadangan BBM Bersama Mulai 2027
Ketiga negara merancang sistem penyimpanan solar dan bensin lintas negara dengan mekanisme ticket. Fasilitas direncanakan berada di Indonesia dan Thailand, sementara Filipina menjadi pembeli awal dalam skema kerja sama tersebut.
Depok, Stapo.id – Indonesia, Thailand, dan Filipina menyiapkan sistem cadangan produk minyak bumi bersama untuk menghadapi potensi gangguan pasokan energi. Inisiatif yang ditargetkan mulai berjalan paling cepat pada 2027 ini akan memungkinkan negara peserta memperoleh akses terhadap persediaan solar dan bensin yang disimpan di negara lain ketika terjadi keadaan darurat.
Rencana tersebut dilaporkan Nikkei Asia dan dikutip Reuters pada Kamis (12/11/2026). Pada tahap awal, fasilitas penyimpanan akan dibangun atau disiapkan di Indonesia dan Thailand. Filipina nantinya dapat membeli pasokan dari kedua negara tersebut apabila terjadi krisis atau gangguan distribusi energi.
Menggunakan Sistem Ticket seperti Uni Eropa
Skema cadangan bersama ini akan menggunakan mekanisme berbasis ticket. Melalui sistem tersebut, negara atau perusahaan peserta membayar biaya di muka untuk memperoleh hak membeli produk minyak dalam volume tertentu ketika keadaan darurat terjadi.
Mekanisme ini berbeda dari penyimpanan cadangan yang seluruhnya dikelola pemerintah. Dalam kondisi normal, operator tangki tetap dapat menjual solar dan bensin secara komersial. Namun, pemegang tiket memperoleh prioritas untuk membeli sejumlah pasokan yang telah menjadi haknya ketika terjadi gangguan pasokan.
Dalam perkembangan kerja sama tersebut, perusahaan Filipina PNOC Exploration Corporation dijadwalkan menandatangani letter of intent dengan PT Interport Mandiri Utama, anak usaha Indika Energy (INDY), serta operator tangki penyimpanan asal Thailand. Penandatanganan direncanakan berlangsung di sela-sela KTT Bisnis dan Investasi ASEAN pada 14 November 2026.
ERIA dan Jepang Dorong Ketahanan Energi ASEAN
Inisiatif ini diprakarsai oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), lembaga riset internasional yang berkantor pusat di Jakarta dan didirikan dengan dukungan Jepang. Pemerintah Jepang turut mendorong kerja sama tersebut sebagai respons terhadap meningkatnya risiko gangguan pasokan energi akibat konflik geopolitik, termasuk perang Iran dan ketidakpastian jalur perdagangan minyak.
Studi ERIA menyoroti kerentanan cadangan energi sejumlah negara Asia Tenggara. Indonesia dan Filipina masih menghadapi keterbatasan kapasitas penyimpanan dibandingkan kebutuhan konsumsi dan standar ketahanan energi internasional.
Dalam publikasi strateginya pada November 2026, ERIA merekomendasikan pendekatan gabungan antara cadangan nasional, sistem ticket, dan penyimpanan bersama. Model ini dinilai dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia sekaligus mengurangi beban pembiayaan pemerintah.
Selain tiga negara perintis, Laos dan Timor-Leste juga dikabarkan mempertimbangkan untuk bergabung. Ke depan, cakupan kerja sama berpotensi diperluas ke negara ASEAN lainnya, termasuk penyimpanan minyak mentah.
Jika terealisasi, skema ini dapat menjadi langkah baru dalam memperkuat ketahanan energi kawasan. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada kepastian volume cadangan, mekanisme pembelian saat darurat, kapasitas fasilitas penyimpanan, serta kesepakatan operasional antarnegara.