Ekspor Nikel Indonesia Tumbuh, Pemerintah Waspadai Oversupply
Depok, Stapo.id – Industri nikel Indonesia memasuki fase baru. Setelah ekspansi smelter mendorong peningkatan ekspor produk olahan, pemerintah kini mempertimbangkan pembatasan pembangunan fasilitas yang masih menghasilkan produk setengah jadi. Kebijakan ini disiapkan untuk merespons risiko kelebihan pasokan atau oversupply di pasar global sekaligus mendorong hilirisasi menuju produk bernilai tambah lebih tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan opsi tersebut dalam Investor Daily Summit 2026 di Jakarta pada Rabu, 7 Oktober 2026. Menurut Bahlil, pemerintah akan mengevaluasi industri yang perlu dilanjutkan dan yang berpotensi dibatasi, dengan memprioritaskan pengolahan yang menghasilkan produk hilir.
Produk setengah jadi yang menjadi perhatian mencakup feronikel, nickel pig iron (NPI), nickel matte, dan mixed hydroxide precipitate (MHP). Wacana itu masih berupa kajian dan akan dibahas lebih lanjut sebelum dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ekspor Feronikel Tembus US$16,38 Miliar
Data Kementerian Perdagangan yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor feronikel Indonesia mencapai US$16,39 miliar sepanjang 2025. Angka ini meningkat 16,52 persen dibandingkan 2024 yang sebesar US$14,06 miliar.
Sementara itu, ekspor produk antara hasil metalurgi nikel, yang tercatat dalam kode HS 750120, mencapai US$5,41 miliar pada 2025, naik 37,16 persen dari US$3,95 miliar pada tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa produk olahan nikel telah menjadi bagian penting dari perdagangan luar negeri Indonesia.
Dari sisi pasar, Tiongkok menjadi tujuan utama ekspor feronikel Indonesia. Publikasi Kementerian Perdagangan berbasis data BPS mencatat pangsa Tiongkok mencapai lebih dari 95 persen dari ekspor feronikel pada Januari-Oktober 2025. Secara lebih luas, BPS juga menempatkan Tiongkok, Amerika Serikat, dan India sebagai tiga tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia pada Januari-Oktober 2025. Namun, ketiganya merupakan data keseluruhan ekspor nonmigas, bukan peringkat khusus untuk produk nikel.
Pemerintah Evaluasi Produksi dan Kapasitas Smelter
Bahlil memperkirakan produksi bijih nikel pada 2026 dapat mencapai sekitar 290 juta ton, sementara kebutuhan smelter diperkirakan sekitar 320 juta ton. Angka tersebut merupakan perkiraan yang disampaikan dalam pembahasan kebijakan, bukan realisasi produksi tahunan yang telah terverifikasi.
Di sisi lain, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) memperkirakan kebutuhan bijih dari 79 smelter dapat mencapai sekitar 415 juta ton per tahun jika seluruh fasilitas beroperasi penuh. APNI menilai penyesuaian pasokan perlu mempertimbangkan kebutuhan teknis dan evaluasi rencana kerja serta anggaran biaya (RKAB), bukan sekadar menaikkan kuota secara menyeluruh.
Tantangan Hilirisasi Berlanjut
Indonesia telah memperluas pengolahan nikel di dalam negeri, tetapi sebagian besar produk masih berupa bahan antara yang diproses lebih lanjut di negara lain. Pemerintah ingin mendorong rantai industri menuju produk akhir, termasuk bahan baterai dan komponen industri.
Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara pasokan bijih, kapasitas smelter, permintaan global, dan investasi yang sudah berjalan. Jika pembatasan diterapkan, desain kebijakan perlu memberi kepastian bagi pelaku usaha sekaligus mencegah penambahan kapasitas yang tidak sejalan dengan kebutuhan pasar.
Bagi perekonomian Indonesia, arah kebijakan nikel ke depan bukan hanya soal meningkatkan volume produksi dan ekspor, melainkan juga memperbesar nilai tambah di dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pada pasar dan produk setengah jadi.