Defisit APBN Oktober 2026 Capai Rp379,3 Triliun, Pemerintah Pertahankan Proyeksi 2,85% PDB

Pendapatan negara tumbuh 23,9% secara tahunan, sementara belanja meningkat 15,6%. Surplus keseimbangan primer mencapai Rp114,8 triliun, tetapi kenaikan subsidi, kompensasi energi, dan tekanan asumsi makro masih menjadi perhatian.

Depok, Stapo.id – Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2026 sebesar Rp379,3 triliun atau setara 1,47% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi akhir September yang sebesar 1,24% terhadap PDB, tetapi masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,02%.

Dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat (13/11/2026), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pelaksanaan APBN selama 10 bulan masih berada dalam jalur perencanaan pemerintah. Keseimbangan primer juga mencatat surplus Rp114,8 triliun, meskipun lebih rendah dibandingkan surplus Rp125,5 triliun pada September 2026.

Penerimaan Negara Tumbuh, PNBP Lampaui Target

Pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun atau 83% dari target APBN 2026, tumbuh 23,9% secara tahunan. Penerimaan pajak tercatat Rp1.796,8 triliun, meningkat 23,2% seiring aktivitas ekonomi dan perbaikan administrasi perpajakan melalui Coretax.

Sementara itu, restitusi pajak hingga Oktober mencapai Rp208,68 triliun, turun 38,71% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 37% menjadi Rp551,8 triliun atau sekitar 120% dari target. Penerimaan ini ditopang surplus Bank Indonesia, pendapatan sumber daya alam, serta penerimaan penertiban kawasan hutan yang menyumbang lebih dari Rp55 triliun dan bersifat tidak berulang.

Belanja Subsidi dan Kompensasi Meningkat

Realisasi belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78% dari pagu, tumbuh 15,6% secara tahunan. Salah satu komponen yang meningkat adalah subsidi dan kompensasi, dengan realisasi Rp415,8 triliun atau naik 32%.

Penyaluran BBM bersubsidi meningkat 9,5%, sedangkan pupuk bersubsidi naik 9,7%. Realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu pos belanja prioritas, dengan nilai Rp173,2 triliun berdasarkan data yang dipublikasikan Stockbit.

Pembiayaan dan Risiko Defisit Akhir Tahun

Pemerintah mempertahankan proyeksi defisit APBN 2026 sebesar 2,85% terhadap PDB, lebih tinggi dari target awal APBN sebesar 2,68%. Tekanan berasal antara lain dari rata-rata nilai tukar rupiah yang melemah, harga minyak mentah Indonesia yang meningkat, serta lifting migas yang berada di bawah asumsi.

Dari sisi pembiayaan, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto telah mencapai Rp586,1 triliun atau 73,3% dari target. Minat investor dalam lelang SUN sempat melemah setelah pengumuman konsultasi MSCI pada Oktober, tetapi kembali meningkat. Penawaran yang masuk dalam lelang 10 November tercatat Rp79,7 triliun.

Kinerja APBN hingga Oktober menunjukkan penerimaan negara tumbuh lebih cepat daripada belanja. Namun, capaian tersebut tetap perlu dibaca dengan mempertimbangkan kontribusi penerimaan yang bersifat sementara, kenaikan belanja subsidi, serta kebutuhan pembiayaan pada dua bulan terakhir tahun ini. Percepatan belanja akhir tahun dan perkembangan nilai tukar maupun harga energi akan menjadi faktor penting dalam menjaga defisit tetap sesuai proyeksi pemerintah.