Tech

Kecepatan Internet Nasional Ditargetkan Tembus 100 Mbps DI 2029

Ilustrasi kecepatan internet nasional untuk Stapo.id

Depok, Stapo.id – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi di seluruh penjuru tanah air. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pemerintah merancang langkah strategis demi meningkatkan kecepatan internet nasional. Target utama mereka adalah mencapai kecepatan rata-rata hingga 100 Mbps dalam kurun waktu dua tahun mendatang.

Langkah ini melibatkan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara merata hingga ke wilayah pinggiran. Selain itu, pemerintah juga mendorong para operator seluler untuk menaikkan nilai investasi jaringan mereka. Upaya kolaboratif ini bertujuan memberikan layanan internet yang cepat, merata, serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyampaikan bahwa akses internet berkualitas kini sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Beliau menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan konektivitas yang andal guna mendukung pertumbuhan sektor ekonomi digital secara nasional.

“Kita berkomitmen menembus 100 Mbps kira kira di dua tahun mendatang secara merata dan juga dengan harga yang semakin murah,” ujar Wamen Nezar saat berdialog dengan jajaran pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan, Sumatera Utara, Sabtu (04/07/2026). Pernyataan tersebut mempertegas fokus kementerian dalam mengejar target kecepatan internet nasional ini.

Langkah Taktis Pemerataan Infrastruktur Jaringan

Dalam menyukseskan program ini, Komdigi menerapkan visi strategis yaitu “Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga”. Penguatan konektivitas ini akan menjadi fondasi kokoh untuk memicu produktivitas masyarakat serta memperluas jangkauan layanan publik. Komdigi juga meminta penyedia layanan seluler mengalokasikan belanja modal secara optimal ke wilayah pelosok.

“Kemarin kita juga mendorong operator seluler dan perusahaan telekomunikasi untuk meningkatkan belanja modal mereka sehingga dapat menjangkau daerah daerah pinggiran. Tujuannya agar masyarakat memperoleh akses internet yang semakin terjangkau dengan kualitas layanan yang semakin baik,” jelasnya.

Pemerintah juga berfokus mengatasi persoalan area tanpa sinyal yang masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia. “Kita harus menutup kesenjangan infrastruktur dan konektivitas yang masih ada, termasuk mengatasi wilayah wilayah yang masih mengalami blank spot,” tandasnya. Kombinasi serat optik dan teknologi satelit menjadi solusi utama untuk mengatasi masalah ini.

Nezar menambahkan bahwa konektivitas kini menjadi kebutuhan yang sangat krusial, bahkan saat situasi darurat seperti bencana alam terjadi. “Ketika terjadi bencana, selain permintaan bantuan makanan, masyarakat juga meminta pemulihan sinyal. Itu menunjukkan konektivitas sudah menjadi kebutuhan yang melekat dalam kehidupan sehari hari,” tuturnya.

Dukungan Lelang Frekuensi untuk Kecepatan Internet Nasional

Guna mempercepat realisasi visi tersebut, Komdigi menetapkan pemenang seleksi pita frekuensi radio tahun 2026. Keputusan ini menghadirkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Rp6 triliun pada tahap awal. Sistem baru ini menjanjikan peningkatan performa kecepatan internet nasional secara signifikan.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Komdigi, Menteri Meutya Hafid menyatakan pemanfaatan lelang frekuensi wajib memberikan dampak langsung. “Komdigi memastikan bahwa lelang frekuensi ini memberikan manfaat nyata dan merata bagi masyarakat. Ujungnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat di level akar rumput,” kata Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (21/07/2026).

Melalui komitmen ini, para operator pemenang seleksi wajib menyediakan layanan 4G di 538 desa terpencil. Mereka juga harus memenuhi penyediaan jaringan 5G minimal 51 persen dari populasi nasional pada tahun kelima. Langkah taktis ini memacu peningkatan kecepatan internet nasional secara bertahap hingga menyentuh 100 Mbps pada tahun 2029.

Pemerataan akses teknologi digital bukan sekadar program infrastruktur, melainkan pilar penting pembangunan peradaban modern. Komdigi menunjukkan keseriusan besar dengan menyinergikan regulasi frekuensi dan investasi swasta demi kesejahteraan publik. Keberhasilan program ini tentu sangat bergantung pada konsistensi pengawasan di lapangan agar kesenjangan digital benar-benar sirna.