Kabar

Pemerintah Tetapkan Tenggat Pengumuman Upah Minimum 2027, UMP Paling Lambat 21 November

Dokumen resmi peraturan ketenagakerjaan dan grafik data ekonomi di atas meja kerja kayu dengan pencahayaan hangat.

UU Nomor 27 Tahun 2026 memperluas batas atas indeks tertentu menjadi 1,0. KSPI sebelumnya mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 7,5–9,5 persen.

Depok, Stapo.id – Pemerintah menetapkan jadwal pengumuman upah minimum tahun 2027 dengan tenggat yang berbeda untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki batas waktu hingga 25 November 2026.

Ketentuan jadwal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam sosialisasi mekanisme penetapan upah minimum 2027 bersama Kementerian Dalam Negeri pada Senin (16/11/2026).

Selain UMP dan UMK, pemerintah juga menetapkan tenggat bagi upah minimum sektoral. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) harus ditetapkan paling lambat 26 November 2026, sementara Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) memiliki batas akhir pada 30 November 2026.

Mengacu UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Yassierli menjelaskan bahwa mekanisme penetapan upah minimum tahun depan mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan UMSP. Sementara itu, penetapan UMK dan UMSK disesuaikan dengan kebijakan gubernur di masing-masing daerah.

Dalam menentukan besaran upah minimum, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Apabila menggunakan formula penghitungan, variabel yang diperhitungkan meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu.

Salah satu perubahan penting dalam regulasi baru tersebut adalah perluasan rentang indeks tertentu. Jika sebelumnya rentang indeks berada pada 0,5 hingga 0,9, UU Nomor 27 Tahun 2026 memperluas batas atasnya menjadi 1,0.

Kemnaker juga tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Komponen KHL mencakup pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

KSPI Usulkan Kenaikan hingga 9,5 Persen

Di tengah persiapan penetapan upah minimum, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya mengusulkan kenaikan UMP dan UMK 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen secara tahunan.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan usulan tersebut pada September 2026. Perhitungannya mengacu pada inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta penggunaan indeks tertentu sebesar 0,9.

Meski demikian, angka tersebut masih merupakan usulan dari pihak serikat pekerja, bukan keputusan pemerintah. Besaran upah minimum 2027 nantinya ditentukan melalui proses pembahasan dan penetapan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan tenggat yang telah ditetapkan, pemerintah daerah kini memiliki waktu terbatas untuk merampungkan pembahasan sebelum pengumuman upah minimum tahun depan.

Disclaimer: Konten ini adalah materi iklan dari MGID. Stapo.id tidak terkait dengan materi iklan ini.