KAI Siap Dukung Konektivitas Kereta Api Aceh-Sumut, Jalur Trans Sumatra Masih Dikaji Pemerintah
Depok, Stapo.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan kesiapannya untuk mendukung pengembangan konektivitas jalur kereta api yang menghubungkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Namun, perusahaan menegaskan bahwa hingga saat ini proyek tersebut masih berada pada tahap kajian pemerintah dan belum memasuki fase pembangunan maupun penetapan jadwal operasional.
Komitmen tersebut disampaikan KAI melalui Direktur Utama Anne Purba saat meninjau Balai Yasa Pulubrayan di Medan. Dalam keterangannya, Anne menjelaskan bahwa kesiapan sarana perkeretaapian di Sumatera Utara menjadi modal penting apabila pemerintah memutuskan melanjutkan pembangunan konektivitas menuju Aceh.
Dilansir dari ANTARA, Anne Purba mengatakan bahwa Balai Yasa Pulubrayan memiliki peran strategis dalam menjaga keandalan armada kereta api penumpang maupun barang di wilayah Sumatera Utara. Menurutnya, kapasitas perawatan sarana perlu terus dikembangkan mengikuti kebutuhan operasional serta arah kebijakan pemerintah.
“KAI akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam memberikan data maupun masukan teknis bagi kajian konektivitas Sumatera Utara-Aceh,” ujar Anne Purba, sebagaimana dikutip ANTARA. Ia menegaskan bahwa hingga kini belum terdapat keputusan pembangunan maupun jadwal pengoperasian karena seluruh tahapan masih bergantung pada hasil kajian pemerintah.
Lebih lanjut, Anne menyatakan bahwa KAI siap menjalankan penugasan apabila proyek tersebut telah ditetapkan pemerintah.
“KAI menjaga layanan di Sumatera Utara agar tetap andal sekaligus menyiapkan kemampuan teknis untuk mendukung kebijakan pemerintah. Apabila hasil kajian mengarah pada pengembangan konektivitas menuju Aceh, KAI siap menjalankan peran sesuai kewenangan dan penugasan yang diberikan,” katanya, seperti dilansir ANTARA.
Rencana menghubungkan jaringan rel Aceh dengan Sumatera Utara sebenarnya telah menjadi bagian dari visi pembangunan Kereta Api Trans Sumatra selama beberapa tahun terakhir. Saat ini jaringan kereta api di Sumatera masih belum terhubung secara menyeluruh. Di Aceh, layanan kereta yang beroperasi baru melayani rute perintis Cut Meutia di wilayah Krueng Geukueh hingga Kutablang, sedangkan di Sumatera Utara jaringan kereta telah melayani berbagai rute penumpang dan barang dari Medan hingga sejumlah daerah lainnya.
Pemerintah sendiri juga menjadikan pengembangan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur. Dilansir dari Dinas Perhubungan Aceh yang mengutip Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa pengembangan jaringan Trans Sumatra ditujukan untuk memperkuat konektivitas nasional, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pemerataan pembangunan.
Dalam kajian awal, salah satu ruas yang diprioritaskan adalah jalur Banda Aceh-Besitang yang nantinya akan menjadi penghubung antara Aceh dan Sumatera Utara. Pemerintah juga tengah menyiapkan pembentukan komite lintas kementerian untuk menyempurnakan rencana induk perkeretaapian nasional sekaligus menyusun skema pembiayaan proyek tersebut.
Pengembangan konektivitas ini dinilai memiliki dampak strategis terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan barat Indonesia. Selain memperlancar mobilitas masyarakat, jalur kereta yang terhubung dari Aceh menuju Sumatera Utara berpotensi mempercepat distribusi hasil pertanian, perkebunan, industri, hingga logistik antardaerah dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan angkutan jalan raya.
Di sisi lain, keberadaan Balai Yasa Pulubrayan sebagai pusat perawatan sarana kereta api di Medan menjadi salah satu aset penting dalam mendukung ekspansi jaringan tersebut. Fasilitas ini bertanggung jawab menjaga kesiapan armada yang beroperasi di wilayah Divisi Regional I Sumatera Utara sehingga dapat menunjang peningkatan layanan apabila jaringan kereta nantinya diperluas menuju Aceh.
Meski demikian, masyarakat masih perlu menunggu keputusan resmi pemerintah terkait hasil studi kelayakan, desain teknis, pembebasan lahan, hingga skema pendanaan proyek. Selama proses tersebut berlangsung, KAI menyatakan akan terus memberikan dukungan teknis dan operasional agar ketika proyek resmi dimulai, kesiapan sarana dan sumber daya telah tersedia sesuai kebutuhan.