Pemerintah Beri Insentif Pajak Restrukturisasi Danantara hingga 2029, PPh Final 0%

PP Nomor 41 Tahun 2026 memungkinkan restrukturisasi BUMN menggunakan nilai buku dan memberikan sejumlah fasilitas PPh serta PPN. Kebijakan berlaku hingga 31 Desember 2029.
Depok, Stapo.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 yang memberikan fasilitas perpajakan untuk transaksi restrukturisasi yang melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), perusahaan induk investasi, perusahaan induk operasional, serta entitas yang dimilikinya.
Peraturan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 19 Oktober 2026 tersebut memberikan sejumlah keringanan pajak untuk mendukung penataan struktur kepemilikan dan restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) beserta anak usahanya. Fasilitas ini berlaku hingga 31 Desember 2029.
Restrukturisasi Bisa Menggunakan Nilai Buku
Salah satu fasilitas utama dalam PP 41/2026 adalah penggunaan nilai buku untuk pengalihan dan perolehan harta dalam rangka restrukturisasi perusahaan. Transaksi yang mencakup penggabungan, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha dapat menggunakan nilai buku untuk kepentingan perpajakan.
Dengan demikian, selisih antara nilai pasar dan nilai buku aset tidak langsung menimbulkan kewajiban pajak akibat pengalihan harta tersebut.
Selain itu, pemerintah memberikan PPh final dengan tarif 0% atas sejumlah transaksi korporasi tertentu, termasuk pengalihan saham melalui hibah dalam rangka penataan struktur kepemilikan, serta transaksi tertentu yang berkaitan dengan pembelian kembali saham non-tunai, penurunan nilai nominal saham, dan pengalihan lini usaha dengan pembayaran kas.
Pembebasan utang dalam rangka likuidasi juga memperoleh fasilitas PPh final 0% untuk utang antarentitas yang memiliki hubungan istimewa dan telah diakui sebelum 1 Januari 2026.
Fasilitas PPN dan Persyaratan Administrasi
Dari sisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengalihan barang kena pajak dalam transaksi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan antar-pengusaha kena pajak tidak dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak.
Untuk aktiva yang semula tidak ditujukan untuk diperjualbelikan, fasilitas PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut dalam transaksi tertentu antarentitas restrukturisasi.
Namun, fasilitas tersebut tidak berlaku otomatis. Entitas terkait wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak, melampirkan surat keterangan fiskal, memastikan kewajiban pajak telah dipenuhi, serta memperoleh surat kesesuaian dari otoritas terkait.
Ketentuan ini juga mencakup transaksi restrukturisasi sejak 1 Januari 2026 hingga sebelum PP diundangkan pada 19 Oktober 2026. Sementara itu, ketentuan PPN tertentu berlaku mulai masa pajak September 2026.
