AMVESINDO Desak Pemerintah Benahi Koordinasi Pusat-Daerah Atasi Regulasi Berlebihan di Sektor Startup

Depok, Stapo.id – Asosiasi Modal Ventura Untuk Startup Indonesia (AMVESINDO) menyoroti lemahnya koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai penyebab utama munculnya regulasi berlebihan atau over-regulate yang menghambat pertumbuhan ekosistem startup nasional. Isu tersebut mengemuka dalam Ekraftech Summit 2025 yang digelar di Hotel Pullman Jakarta, Selasa (16/12).

Head of Regulation and Logistech AMVESINDO, Even Alex Chandra, menyampaikan bahwa tumpang tindih kebijakan kerap terjadi ketika startup telah memenuhi ketentuan regulasi di tingkat kementerian dan lembaga pusat, namun masih harus berhadapan dengan aturan tambahan yang berbeda di level pemerintah daerah. Kondisi ini dinilai menciptakan ketidakpastian usaha dan beban kepatuhan yang berlapis.

Even menegaskan bahwa koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci untuk mencegah praktik over-regulate. Ia mencontohkan bagaimana pelaku startup yang sudah patuh terhadap regulasi pusat tetap harus menyesuaikan diri dengan peraturan daerah yang kerap tidak selaras, sehingga menimbulkan kebingungan dan memperlambat proses bisnis. Situasi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan belum berjalan optimal.

Lebih lanjut, Even menjelaskan bahwa beban regulasi yang berlebihan membuat startup menghabiskan terlalu banyak sumber daya untuk mengurus administrasi, laporan, dan perizinan. Akibatnya, ruang untuk berinovasi dan mengembangkan produk menjadi semakin terbatas. Ia menekankan bahwa semangat pengaturan seharusnya diarahkan pada penciptaan manfaat dan perlindungan yang proporsional, bukan sekadar memperbanyak izin.

Ia juga menyinggung implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang telah mengadopsi pendekatan berbasis risiko. Namun dalam praktiknya, di sejumlah daerah masih ditemukan kewajiban persetujuan tambahan dari pejabat setempat yang dinilai tidak sejalan dengan semangat penyederhanaan regulasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembenahan regulasi tidak cukup hanya di tingkat kebijakan nasional, tetapi juga membutuhkan keselarasan di level implementasi daerah.

AMVESINDO memandang bahwa solusi utama dari persoalan tersebut terletak pada penguatan koordinasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan pemahaman yang sama mengenai fungsi dan tujuan masing-masing institusi, regulasi yang dihasilkan diharapkan lebih konsisten, tidak tumpang tindih, dan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi startup. Even menegaskan bahwa perbaikan koordinasi menjadi fondasi penting sebelum pemerintah melangkah lebih jauh dalam merumuskan kebijakan regulasi yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.