Wamen UMKM Desak Bank Patuhi Aturan: KUR Rp100 Juta Kebawah Wajib Tanpa Agunan

 

Depok, Stapo.id - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Moraza, memberikan peringatan keras kepada bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar patuh pada kebijakan pembiayaan tanpa agunan untuk plafon di bawah Rp100 juta. Pernyataan ini disampaikan Helvi di Jakarta pada hari Rabu, 5 November 2025, menyusul temuan bahwa banyak lembaga keuangan masih meminta jaminan, bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. 

Kementerian UMKM telah mendesak kepala bank penyelenggara KUR untuk segera menginstruksikan cabang-cabang mereka agar menghentikan praktik meminta agunan tersebut, demi memastikan dukungan negara terhadap pelaku UMKM berjalan konkret. Selain isu agunan, Helvi juga menyoroti indikasi penyaluran KUR yang tidak merata dan cenderung terpusat pada kelompok tertentu. Untuk mengatasi disparitas ini, Kementerian UMKM secara intensif telah melakukan monitoring di berbagai wilayah besar Indonesia, mencakup Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi, dengan rencana kunjungan Helvi selanjutnya ke Denpasar. 

Ia menjelaskan bahwa persoalan KUR bersifat dua arah; di satu sisi ada masalah Non-Performing Loan (NPL) akibat ketidakdisiplinan pelaku UMKM, namun di sisi lain lembaga penyalur dinilai terlalu fokus pada target penyaluran tanpa memperhatikan kualitas debitur. Menanggapi situasi ini, Akumindo melalui Sekretaris Jenderal Edy Misero membenarkan keluhan tersebut, menyebut rendahnya pertumbuhan kredit UMKM disebabkan oleh ketatnya persyaratan bank, bukan minimnya minat. Edy bahkan menyebut meski data usaha dan SLIK OJK lolos, jaminan tetap diminta. 

Oleh karena itu, Helvi telah mengusulkan kepada Komite Kebijakan KUR di Kemenko Perekonomian agar mencari terobosan baru demi menjaga efektivitas program. Langkah lain yang didorong adalah implementasi alokasi minimal 30 persen ruang publik, seperti di terminal dan gerbong KAI, khusus untuk UMKM.