Pemerintah Menyiapkan Pembentukan Holding UMKM Pada 2025

Pemerintah menyiapkan pembentukan holding UMKM pada 2025 untuk meningkatkan integrasi pelaku usaha ke dalam rantai pasok nasional. Kebijakan ini digadang‑gadang mengatasi tantangan klasik—skala produksi, standarisasi kualitas, dan akses pembiayaan—yang kerap menghambat UMKM bermigrasi ke pasar formal dan industri besar. Melalui struktur holding, diharapkan layanan pendampingan, pemasaran terpadu, dan agregasi permintaan dapat berjalan lebih efektif.

Bagi pelaku UMKM, potensi manfaat mencakup akses ke kontrak jangka panjang, penguatan kapasitas produksi, serta negosiasi harga bahan baku yang lebih baik. Namun, implementasi menuntut tata kelola yang transparan, kejelasan peran antar‑lembaga, dan mekanisme evaluasi kinerja yang terukur agar tidak menambah lapisan birokrasi. Integrasi data pelaku usaha dan pemanfaatan platform digital akan menjadi komponen kunci untuk memetakan kebutuhan sektoral dan memonitor dampak kebijakan.

Pengamat menilai keberhasilan holding akan ditentukan oleh kemampuan menghubungkan UMKM dengan permintaan industri dan belanja pemerintah, serta ketersediaan pembiayaan produktif. Kolaborasi dengan lembaga penjamin, perbankan, dan platform logistik menjadi faktor pendorong agar manfaat kebijakan terasa hingga kota tier dua dan tiga.

Sumber: umkmindonesia